Profile LAKRa BONE

Lembaga Advokasi dan Kesejahteraan Rakyat yang disingkat dengan LAKRa alamat Jln Andalas No.31 Watampone 92713 Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

LAKRa secara resmi didirikan pada Tanggal 28 Oktober Tahun 2002. Demokratisasi yang dilakukan belum berdampak signifikan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (khususnya ECOSOC Rights) maupun penciptaan good governance khususnya di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Rakyat belum memiliki akses yang memadai pada proses-proses pembuatan dan pengawasan keputusan publik.

Reformasi pada Tahun 1998. Tuntutan terhadap kebebasan yang lebih luas dan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KORUPSI. Penerapan Otonomi Daerah Tahun 2000 dimana peningkatan tuntutan adanya Independensi daerah dari Pusat dan partsipasi masyarakat yang lebih luas di segala bidang.

Fokus Kegiatan
• Promosi Hak Asasi Manusia
• Advokasi / Lobbi
• Partisipasi Publik
• Pemerintahan yang Bersih
• Promosi Toleransi dan Pluralisme
• Pengurangan Kemiskinan
• Pelayanan Publik
• Anti Korupsi
• Lingkungan Hidup
Visi
• Mewujudkan kedaulatan Rakyat demi terwujudnya rakyat sejahtera, berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat.
• Menigkatkan kesejahteraan Rakyat melalui Partisipasi Publik
Misi
• Meningkatkan pemahaman dan kesadaran rakyat atas hak-haknya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
• Mengembangkan kualitas dan potensi rakyat agar mampu berkarya dan mandiri
• Tercipta kebijakan pemerintah yang menyangkut pemenuhan tanggungjawab pemerintahan dalam perlindungan hak-hak rakyat
• Mendorong tersedianya pelayanan publik yang berkualitas, khususnya bagi kelompok rakyat miskin
• Membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lainnya yang cocern terhadap penegakan Hak Asasi Manusia, Demokratis dan menghargai pluralitas.
Pengorganisasian Komunitas
• Upaya penyadaran hak dan peningkatan kapasitas rakyat untuk berperan aktif dalam penentuan keputusan publik.
• Proses fasilitasi dan pembentukan “forum Rakyat”
• Proses fasilitasi pengembangan inisiatif warga dalam kebijakan publik
• Proses fasilitasi formulasi inisiatif warga menjadi rancangan peraturan daerah
Dampak Pengorganisasian
• Tergalanganya solidaritas antar warga dan kelompok-kelompok warga yang didampingi.
• Diperolehnya strategi bersama di tingkat komunitas warga
• Terumuskannya secara jelas masalah dan inisiatif dari komunitas Rakyat sebagai bahan untuk rancangan kebijakan atau usulan..
Komunitas Dampingan
• Kelompok pekerja marjinal (misalnya; Anak Terlantar/anjal, pengemudi becak, pedagang kaki lima (pk5), guru honorer)
• Rakyat Miskin
• Aktivis muda di tingkat warga